BukuPendidikan Kewarganegaraan ini disusun sebagai Panduan Untuk Mahasiswa, Pendidik dan Masyarakat Secara Umum yang terdiri dari pengantar perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan, Pancasila sebagai dasar filsafat negara, identitas nasional, konsep negara, konstitusi, hak azasi manusia dan hak & kewajiban warga negara, demokrasi dan negara
Dampakyang paling besar terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan adalah korupsi. Istilah "korupsi" dapat dinyatakan sebagai suatu perbuatan tidak jujur atau penyelewengan
namundibalik aturan yang ditawarkan lembaga donor ada dampak yang harus ditanggung oleh negara. Sebagai contoh, menghambat pengembangan pesawat jet penumpang N2310 kapasitas 80-130 penumpang yang telah ditetapkan sebagai proyek nasional oleh Presiden Soeharto tahun 1995. Pesawat jet penumpang ini merupakan pesawat canggih di
Sedangkandalam praktek penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia pasca gerakan reformasi nasional, prisnip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik tertera dalam Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. D. Dampak Pemerintahan yang Tidak Transparan
DampakKolonialisme di Bidang Politik. 1. Penerapan pemerintahan enggak langsung, masyarakat dipimpin oleh bupati atau gubernur yang merupakan perwakilan pemerintah kolonial Hindia Belanda di pusat. 2. Mulai bermunculan berbagai perlawanan rakyat Indonesia karena banyak kebijakan pemerintah kolonial yang merugikan rakyat. 3.
DedekKusnadi,.Birokrasi Yang Transparan 137 birokrasi pemerintah dengan sebaik-baiknya, transparan, dan akuntabel agar tidak merugikan warga yang dilayani. Pelayanan publik yang transparan adalah merupakan salah satu prinsip dalam perwujudan pemerintahan yang baik. Di Indonesia, penyelenggaraan pelayanan publik secara umum
a03JwZ6. 79hjrhnk1m.pages.dev/3379hjrhnk1m.pages.dev/35679hjrhnk1m.pages.dev/54579hjrhnk1m.pages.dev/47579hjrhnk1m.pages.dev/39579hjrhnk1m.pages.dev/50279hjrhnk1m.pages.dev/5979hjrhnk1m.pages.dev/19
dampak pemerintahan yang tidak transparan di bidang politik