KoordinasiDalam Pengelolaan Objek Wisata Taman Nasional (Frenly Sukarno) 221 tugas atau kerja. Keserasian dalam pelaksanaan tugas mampu mempermudah penerapan koordinasi di suatu organisasi. d) Simplifikasi Simplifikasi dimaksudkan adalah bahwa perumusan organisasi yang ada harus mampu dijabarkan secara sederhana, mudah dipahami oleh masing
Kepala Dinas Pariwisata Kulonprogo Joko Mursito saat memperlihatkan proses screening wisatawan dengan menggunakan aplikasi peduli lindungi sebelum memasuki objek wisata pantai Glagah di Kulonprogo pada Sabtu 23/10/2021. - Ist/Dispar. WATES-Dinas Pariwisata Kulonprogo resmi menguji coba 31 objek wisata untuk dibuka secara terbatas pada Sabtu 23/10/2021. Seiring dengan dibukanya objek wisata secara terbatas, pengelola wisata diminta untuk membentuk satuan tugas penanganan Covid-19 untuk mengantisipasi terjadinya Dinas Pariwisata Kulonprogo, Joko Mursito, mengatakan pembentukan satuan tugas penanganan Covid-19 di masing-masing destinasi wisata merupakan syarat mutlak yang dipenuhi oleh pengelola wisata sebelum membuka objek wisatanya secara terbatas. "Sebelum membentuk satuan tugas penanganan Covid-19, kami belum memberi lampu hijau bagi destinasi wisata untuk membuka objek wisatanya. Pembentukan satuan tugas untuk mengawasi jalannya protokol kesehatan di objek wisata serta mengurangi potensi terjadinya klaster penularan Covid-19," kata Joko pada Minggu 24/10/2021.BACA JUGA 31 Objek Wisata di Kulonprogo Segera Dibuka, Ini DaftarnyaDikatakan Joko, pembukaan objek wisata secara terbatas pada Sabtu 23/10/2021 lalu juga berjalan tanpa kendala yang berarti. Terlebih, petugas TPR atau tempat pemungutan retribusi di masing-masing destinasi wisata juga telah mendapatkan vaksinasi Covid-19."Kemudian, pelaksanaan aplikasi peduli lindungi dengan menggunakan QR code juga didukung oleh kesadaran para pengunjung dengan mempersiapkannya sebelum datang ke destinasi wisata. Itu sangat membantu kami dalam memberikan pelayanan. Pengunjung kebanyakan sudah mempersiapkan aplikasi peduli lindungi di gawainya masing-masing," terang lanjut, pengunjung yang belum mengunggah aplikasi peduli lindungi juga sudah mempersiapkan diri dengan membawa kartu vaksinasi Covid-19 dosis kedua. Sehingga, pengunjung yang masuk ke destinasi wisata yang ada di Kulonprogo bisa merasa aman dan nyaman."Belum ada penumpukan di destinasi wisata atau overload ya. Semua masih berada di ambang kapasitas yang kita tentukan yakni 25 persen. Kita minta agar pengelola wisata tidak kendur dalam menerapkan protokol pencegahan penularan Covid-19 di masing-masing destinasi wisata," terang JUGA Objek Wisata Kulonprogo Dibuka, Protokol Kesehatan Jangan DiabaikanDibukanya objek wisata di Kulonprogo tidak serta merta menurunkan perhatian gugus tugas penanganan Covid-19 Kulonprogo dalam mengantisipasi terjadinya klaster penularan Covid-19 di destinasi wisata maupun di tempat tempat lain yang berpotensi menimbulkan satu upaya yang dilakukan adalah dengan tetap membuka membuka layanan isolasi mandiri bagi warga yang terpapar Covid-19 dengan gejala ringan maupun sedang di gedung isolasi terpusat Rusun Giripeni yang terletak di Pedukuhan Gunung Gempal, Kalurahan Giripeni, Kapanewon Wates, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos PPPA Kulonprogo Yohanes Irianto mengatakan berdasarkan arahan dari Pemkab Kulonprogo, jawatannya diminta untuk kembali menganggarkan dana operasional isolasi terpusat Rusun Giripeni untuk periode Oktober 2021 ini."Isoter Rusun Giripeni menggunakan biaya tidak terduga BTT pada periode September. Saat ini, dilanjutkan untuk Oktober dengan anggaran Rp122,6 juta. Asumsinya, penghuni Rusun Giripeni sebanyak 20 orang setiap hari. Pada 2020, anggaran BTT di Dinsos P3A sebesar Rp1,1 miliar hanya terserap 40 persen atau Rp402 juta," kata lanjut, tetap dibukanya gedung isolasi terpusat di Rusun Giripeni diklaim oleh Irianto merupakan bentuk dari kesiapsiagaan Pemkab Kulonprogo mengantisipasi terjadinya klaster penularan Covid-19 di Kulonprogo."Kami tidak ingin mengulang kejadian Juli 2021, banyak pasien terkonfirmasi yang bergejala ringan hingga sedang tidak tertangani dengan baik, sehingga menyebabkan kematian. Kami tidak ingin menutup layanan isolasi terpusat di Rusun Giripeni hingga kasus positif Covid-19 benar-benar melandai," katanya. BACA JUGA Kementerian BUMN Bersama Telkom Bagikan 1000 Paket Sembako Murah di Batulicin Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Dalamdokumen Pengembangan Kawasan Wisata Bahari Kecamatan Watulimo; Kabupaten Trenggalek (Halaman 158-200) BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 5.2 Saran. Terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil arahan yang didapat dari hasil penelitian. Untuk itu saran yang diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut :Pengelolaan obyek wisata atau pariwisata haruslah mengacu pada prinsip-prinsip pengelolaan yang menekankan nilai-nilai kelestarian lingkungan alam. Menurut Ricardon dan Fluker 2004 178, yang harus dicakup dalam manajemen pariwisata paling tidak terfokus dalam manajemen pariwisata yang paling tidak terfokus pada konsep values tourism yang diluncurkan pada tahun 1995 oleh The Pasific Asia Travel Asosiation PATA, yaitu Memenuhi kebutuhan konsumen wisatawan, Meningkatkan kontribusi ekonomi bagi ekonimi nasional Negara bersangkutan, Meminimalisi dampak pariwisata terhadap lingkungan, Mengakomodasi kebituhan dan keinginan negara tuan rumamh yang menjadi tujuan wisata, Menyediakan pengembalian finansial yang cukup bagi orang-orang yang berusaha di pariwisata. Values atau nilai-nilai yang harus dipertimbangkan menyangkut konsumen, budaya, dan warisan budaya, ekonomi, ekologi, finansial, sumberdaya manusia, peluang masa depan, dan sosial. Menurut Pitan dan Diarta 2009 86, tujuan dari pengelolaan atau manajemen pariwisata adalah untuk menyeimbangkan pertumbuhan dan pendapatan ekonomi dengan pelayanan kepada wisatawan serta perlindungan terhadap lingkungan dan pelestarian keberagaman budaya. Indikator untuk monitoring dan evaluasi pembangunan pariwisata berkelanjutan dapat dilihat pada Tabel 1. Tabel 1 Indikator untuk Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Pariwisata No Indikator Ukuran Spesifik 1 Perlindungan lokasi Daya dukung, tekanan terhadap area dan kemenarikan 2 Tekanan Jumlah wisatawan yang berkunjung pertahun/bulan/masa puncak 3 Intensitas pemanfaatan Intensitas pemanfaatan pada waktu puncak wisatawan/ha 4 Dampak sosial Rasio antara wisatawan dan penduduk lokal pada waktu puncak/rata-rata 5 Pengawasan pembangunan Adanya prosedur secara formal terhadap pembangunan di lokasi dan kepadatan pemanfaatan 6 Pengelolaan limbah Persentase limbah terhadap kemampuan pengelolaan. Demikian pula terhadap rasio kebutuhan dan suplai air bersih 7 Proses perencanaan Mempertimbangkan perencanaan regional termasuk perencanaan wisata regional 8 Ekosistem kritis Jumlah spesies yang masih jarang dan dilindungi 9 Kepuasan pengunjung Tingkat kepuasan pengunjung berdasarkan pada kuisioner 10 Kepuasan penduduk lokal Tingkat kepuasan penduduk lokal berdasarkan kuisioner 11 Kontribusi pariwisata terhadap ekonomi lokal Proporsi antara pendapatan total dengan pariwisata Sumber WTO 1996 dalam Fandeli 2005 Dari uraian diatas, maka dalam pengelolaan pariwisata diperlukan keterlibatan semua pemangku kepentingan di bidang pariwisata untuk mengintegrasikan kerangka pengelolaan pariwisata. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah staf dari industri pariwisata, Konsumen, Investor dan developer, pemerhati dan penggiat warisan dan pelestari budaya, pemerintah, dan pelaku ekonomi lokal dan nasional. Pemangku kepentingan diatas memiliki harapan dan nilai yang berbeda yang perlu dikelola sedemikian rupa agar diadopsi dan terwakili dalam perencanaan, pengembangan, dan operasionalisasinya. Menurut Cox dalam Dowling dan Fannel 2003 2, pengelolaan pariwisata harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut Pembangunan dan pengembangan pariwisata haruslah didasarkan pada kearifan lokal dan special local sense yang merefleksikan keunikan peninggalan budaya dan keunikan lingkungan. Preservasi, proteksi dan peningkatan kualitas sumber daya yang menjadi basis pengembangan kawasan pariwisata. Pengembangan atraksi wisata tambahan yang mengakar pada khasanah budaya lokal. Pelayanan kepada wisatawan yang berbasis keunikan budaya dan lingkungan lokal. Memberikan dukungan dan legitimasi pada pembangunan dan pengembangan pariwisata jika terbukti memberikan manfaat positif, tetapi sebaliknya mengendalikan dan/atau menghentikan aktivitas menghentikan pariwisata tersebut jika melampaui ambang batas carrying capacity lingkungan alam atau akseptabilitas sosial walaupun di sisi lain mampu meningkatkan kepadatan masyarakat. Untuk mencapai tujuan pariwisata yang berkelanjutan baik secara ekonomi, sosial-budaya maupun lingkungan yang efektif, pengelola wajib melakukan manajemen sumber daya yang efektif. Manajemen sumber daya ditujukan untuk menjamin perlindungan terhadap ekosistem dan mencegah degradasi kualitas lingkungan. Untuk mencapai tujuan pariwisata yang berkelanjutan baik secara ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan, maka pengelola wajib melakukan manajemen sumber daya yang efektif. Menjadikan lingkungan sedemikian rupa sehingga tidak teganggu keseimbangannya. Menurut Pitana dan Diarta 2009 90, pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut Menggunakan sumber daya yang terbarukan renewable resources. Pemanfaatan untuk berbagai kepentingan multiple uses. Daerah zona designated/zonasi. Konservasi dan preservasi sumber daya conservation and preservation of resources. Dengan mengacu prinsip-prinsip di atas maka manajemen sumber daya pariwisata harus memperlihatkan flora dan fauna, sumber daya air, sanitasi, limbah, kualitas udara, kawasan pesisir, pantai, zoning dan kepedulian lingkungan. Untuk mensinergikan pengelolaan pariwisata yang memenuhi prinsipprinsip pengelolaan, diperlukan suatu metode pengelolaan yang menjamin keterlibatan semua aspek dan komponen pariwisata. Menurut WTO dalam Richardson dan Fluker 2004 183, ada beberapa metode dalam pengelolaan pariwisata, yaitu Pengonsultasian dengan semua pemangku kepentingan, Pengidentifikasi isu, Penyusunan kebijakan, Pembentukan dan pendanaan agen dengan tugas khusus, Penyediaan fasilitas dan operasi, Penyediaan kebijakan fiskal, regulasi, dan lingkungan sosial yang kondusif, Penyelesaian konflik kepentingan dalam masyarakat. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara melalui pertemuan formal dengan dewan pariwisata. Dalam hal penyusunan kebijakan akan menjadi tuntutan bagi pelaku pariwisata dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan pariwisata. Dalam pembentukan agen, bertujuan menghasilkan rencana strategi sebagai panduan dalam pemasaran dan pengembangan fisik di daerah tujuan wisata. Dalam hal penyediaan fasilitas dan operasi, pemerintah berperan dalam memberi modal usaha, pemberian subsidi kepada fasilitas, dan pelayanan yang vital. Penyelesaian konflik merupakan peran yang sulit tetapi akan menjadi salah satu peran yang sangat penting dalam era dimana isu lingkungan dan konservasi sumber daya menjadi isu penting.
UVrD Pengelola Objek Wisata Pantai dan Pulau Angso Duo. yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kota; pelaksanaan kebijakan di bidang destinasi dan daya tarik wisata, bidang promosi dan kerjasama pariwisata dan bidang seni dan budaya, dan UPTD. Pengelola Objek Wisata Pantai dan PulauE-Paper Media Indonesia Headline Edisi Ciptakan Pemilu Nihil Politik Uang Regulasi pemilu tidak preventif dan prediktif terhadap praktik politik uang. Fokus Edisi Relasi Ekonomi-Politik Militer di Papua bukan Omong Kosong TNI mengeklaim tak memiliki keterkaitan apa pun dengan kepentingan ekonomi-politik, bahkan perusahaan yang ada di Papua. Baca E-Paper Berita Terkini El Nino dan La Nina, Bedanya Dimana? Humaniora AKHIR-AKHIR ini istilah el nino menjadi salah satu isu iklim yang banyak dibicarakan karena dampaknya yang... Sabtu 17 Juni 2023, 0015 WIB Brand Kosmetik Lokal Implora Jadi Sponsor Indonesia Open 2023 Ekonomi Antusiasme besar juga datang dari Implora yang merupakan brand kosmetik lokal. Implora turut memberikan... Sabtu 17 Juni 2023, 0001 WIB Jaga Loyalitas Konsumen, Restoran A&W Selalu Hadirkan Menu Baru Ekonomi Restoran A&W tak hanya sekadar mengandalkan kelezatan makanan yang didukung sertifikasi halal tetapi... Jumat 16 Juni 2023, 2346 WIB Iwan Bule siap maju Pilgub Jawa Barat Gantikan Ridwan Kamil Politik dan Hukum Iwan Bule siap maju pilgub Jawa Barat gantikan Ridwan... Jumat 16 Juni 2023, 2338 WIB Elektabilitas Erick Thohir dan Mahfud MD Bersaing Ketat di Bursa Cawapres Politik dan Hukum Erick Thohir meraih elektabilitas tertinggi sebagai bakal calon wakil presiden cawapres di antara sejumlah... Jumat 16 Juni 2023, 2330 WIB Alessia Russo Tinggalkan Manchester United Akhir Juni Sepak Bola MANCHESTER United mengonfirmasi kepergian salah satu pesepakbola putrinya, Alessia Russo. ia akan... Jumat 16 Juni 2023, 2330 WIB Seluruh Jemaah Haji Gelombang Pertama Telah Berada di Mekah Humaniora Pemberangkatan jemaah haji gelombang pertama dari Madinah ke Mekah telah... Jumat 16 Juni 2023, 2317 WIB Ganjar Tingkatkan Indeks Pembangunan Manusia Via Program SMKN Jateng Nusantara “Kita mau angkat IPM kita menjadi jauh lebih baik maka akses pendidikan itu ada, wabilkhusus untuk yang... Jumat 16 Juni 2023, 2313 WIB Selengkapnya Top Tags haji Mahkamah Konstitusi Indonesia Terbuka Qatar Pemilu 2024 Pasir Laut El Nino BenihBaik dan PLN Berdayakan Istri Nelayan Jepara Tambah Penghasilan Nusantara PLN Peduli dan BenihBaik melakukan pemberdayaan perempuan pesisir kelompok nelayan Jepara, Jawa... Jumat 12 Mei 2023, 2201 WIB Blibli Gandeng BeniBaik Hadirkan Platform Donasi Online GASABAR Berbagi Bahagia Humaniora Program itu merupakan platform pengumpulan donasi dari corporate social responsibility CSR selama... Jumat 14 April 2023, 0008 WIB Lewat 'Roda-Roda Ramadan', DAIKIN dan Siap Salurkan Donasi Rp1,25 M Humaniora Donasi akan diberikan dalam bentuk 3,400 paket bantuan. Selain paket sembilan bahan pokok, donasi juga... Sabtu 01 April 2023, 1205 WIB Gandeng Benihbaik, Bigo Live Gelar Kampanye Dukung Yayasan Kanker Indonesia Humaniora kampanye ini bertujuan untuk memberikan dukungan kepada Yayasan Kanker Indonesia YKI dan penerima manfaat... Jumat 24 Maret 2023, 1355 WIB Dana CSR Sogo Disalurkan Melalui Humaniora Sogo mengumumkan Sogo Scholarship melalui mitranya, sebuah platform crowdfunding di... Selasa 21 Maret 2023, 1747 WIB Selengkapnya MG News 2 Penerima Suap Penanganan Perkara di MA Divonis 8 dan 4,5 Tahun Penjara Politik dan Hukum PENGADILAN Tindak Pidana Korupsi Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung menggelar sidang putusan terhadap... Kamis 15 Juni 2023, 1627 WIB Elite PSI Raja Juli Temui Presiden Jokowi Bahas Kaesang di Pilkada Depok Politik dan Hukum SEKRETARIS Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia PSI, Raja Juli Antoni, menemui Presiden Joko Widodo... Kamis 15 Juni 2023, 1617 WIB Viral, Perempuan Pengendara Mobil Buang Tiga Karung Sampah di Pinggir Kali Humaniora Aksi seorang perempuan membuang sampah di pinggir kali mendapatkan cemooh... Rabu 14 Juni 2023, 0945 WIB 60 Orang Diamankan Polisi Saat Asyik Berjudi Megapolitan Kepolisian mengamankan 60 orang yang didominasi lansia ketika sedang asyik berjudi di Sawah Besar, Jakarta... Rabu 14 Juni 2023, 0630 WIB Ada El Nino, Pagu Anggaran Pertanian RAPBN 2024 Malah Turun? Ekonomi DPR menyoroti turunnya pagu anggaran pertanian pada APBN, dari Rp15 triliun di 2023 menjadi Rp14... Selasa 13 Juni 2023, 2035 WIB Selengkapnya Berita Populer Berkomitmen Gunakan Produk Lokal, Baker’s Corner Café Hadir di Side Walk Jimbaran Weekend Baker’s Corner Cafe dengan bangga mengumumkan pembukaan resmi outlet kelimanya terletak di dalam mall... Rabu 14 Juni 2023, 2055 WIB Indonesia Darurat Krisis Iklim Opini SORE menjelang magrib, tak terlihat anak-anak berlari gembira bermain sepak bola di desa pesisir itu. Wajah... Senin 12 Juni 2023, 0505 WIB Tampil Sebagai Debutan, Israel Juara Tiga Piala Dunia U-20 Sepak Bola Senior dan Khalaili mencetak gol di 14 menit terakhir laga di Stadion Diego Maradona di La Plata untuk... Senin 12 Juni 2023, 0404 WIB Rekam Jejak Apik, Kans Erick Thohir Sebagai Cawapres Potensial Terus Menguat Politik dan Hukum Pengamat Politik Universitas Padjadjaran Idil Akbar mengatakan, Erick Thohir semakin menunjukkan kelayakan... Sabtu 10 Juni 2023, 2145 WIB Mengenal Karakter Pemain Transformers Rise of the Beasts Hiburan Sekuel film Transformers menjadi salah satu film karakter robot yang paling populer sepanjang masa. Beragam... Minggu 11 Juni 2023, 1242 WIB Donald Trump Didakwa Mencuri Dokumen Rahasia dan Mengancam Keamanan Nasional Internasional Mantan presiden AS Donald Trump didakwa mengancam keamanan nasional dengan mengambil dokumen rahasia milik... Sabtu 10 Juni 2023, 0720 WIB Melaju ke Final Singapura Terbuka, Kesempatan Ginting Pertahankan Gelar Olahraga Ginting menyegel tiket ke final usai mengalahkan wakil Thailand, Kunlavut Vitidsarn, dengan 19-21, 11-21, 6-1... Sabtu 10 Juni 2023, 2215 WIB Selengkapnya Berita Weekend CBD, Senyawa Ganja Ditemukan pada Tanaman Gulma di Brasil Efektivitas senyawa tersebut sebagai pengobatan medis masih dalam... Jumat 16 Juni 2023, 2116 WIB Cerita Bos Ravel Entertainment Sukses Datangkan The Corrs The Corrs siap bawa para fan di Indonesia bernostalgia pada 18 Oktober... Jumat 16 Juni 2023, 1711 WIB The Corrs Resmi ke Jakarta, Tiket Konser Dijual Mulai Rp1 Juta Konser akan berlangsung pada Rabu, 18 Oktober... Jumat 16 Juni 2023, 1634 WIB Esmod Jakarta Gelar Program Magang Instruktur Desain Mode bersama Kemendikbud Esmod Jakarta menggelar program magang instruktur desain mode bersama dengan Kementerian Pendidikan,... Jumat 16 Juni 2023, 1500 WIB Selengkapnya
Kewajibanyang dibebankan kepada pengelola destinasi wisata. #SatgasCovid19 #IngatPesanIbu #PakaiMasker #JagaJarak #JagaJarakHindariKerumunan #CuciTangan #CuciTanganPakaiSabun. TAGS: # BNPB # Infografis. Baca Juga. Upaya Pemerintah dalam Mengatasi Stunting
Bagaimana perlindungan hukum bagi wisatawan yang mengalami kecelakaan di lokasi obyek wisata? Siapa yang harus bertanggungjawab apabila itu terjadi? Terima kasih Terima kasih atas pertanyaan dasarnya wisatawan berhak atas perlindungan hukum dan keamanan serta perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi. Di sisi lain, pengusaha pariwisata berkewajiban untuk memberikan kenyamanan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan serta memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko terjadi kecelakaan di lokasi objek wisata dan bukan karena kesalahan wisatawan, maka yang bertanggung jawab adalah penyelenggara pariwisata. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah Pengusaha Pariwisata untuk Memberikan Keamanan Pada PengunjungUntuk menjawab pertanyaan Anda, kami mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan “UU Kepariwisataan”. Adapun lokasi obyek wisata dalam Pasal 1 angka 6 UU Kepariwisataan dikenal dengan istilah Destinasi Pariwisata“Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.”Pada dasarnya, keamanan suatu destinasi kepariwisataan dari kecelakaan ini menyangkut hak dan kewajiban dari pihak-pihak di dalamnya untuk menjaga kondisi aman dan nyaman. Hak wisatawan salah satunya adalah memperoleh perlindungan hukum dan kemananan serta perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi Pasal 20 huruf c dan f UU Kepariwisataan. Di sisi lain kewajiban pengusaha pariwisata salah satunya adalah memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan serta memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi Pasal 26 huruf d dan e UU Kepariwisataan. Adapun yang dimaksud dengan "usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi" menurut penjelasan Pasal 26 huruf e UU Kepariwisataan itu meliputi, antara lain wisata selam, arung jeram, panjat tebing, permainan jet coaster, dan mengunjungi objek wisata tertentu, seperti melihat satwa liar di alam contoh usaha pariwisata atau destinasi pariwisata yang memiliki risiko tinggi adalah Kebun Binatang Ragunan. Kebun Binatang ini memiliki koleksi satwa-satwa liar di dalamnya sehingga dapat dikategorikan sebagai destinasi pariwisata yang memiliki risiko tinggi. Bersumber dari laman Info Wisata, website yang memberikan informasi tempat wisata di Indonesia, tiket masuk di kawasan Kebun Binatang Ragunan ini adalah Rp4000 untuk dewasa dan Rp3000 untuk anak-anak. Selain itu juga ditambah dengan biaya asuransi sebesar Rp500. Pada umumnya, destinasi pariwisata itu menggunakan jasa pihak ketiga perusahaan asuransi untuk menanggung risiko atas pengunjung apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 26 tersebut dapat dikenai sanksi administratif, antara lain berupa Pasal 63 UU Kepariwisataana. teguran tertulis;b. pembatasan kegiatan usaha; danc. pembekuan sementara kegiatan jika memang Anda sebagai pengunjung telah membayar biaya asuransi yang ditetapkan di destinasi pariwisata yang Anda kunjungi, pertanggungjawaban jika terjadi kecelakaan atau timbulnya kerugian dari suatu peristiwa di kawasan destinasi pariwisata itu telah menjadi tanggungjawab perusahaan asuransi yang penting yang perlu Anda perhatikan sebagai wisatawan yakni Anda perlu melihat kembali seberapa tinggi risiko destinasi pariwisata yang Anda kunjungi. Jika Anda berkunjung ke destinasi pariwisata yang kegiatan pariwisatanya berisiko tinggi, Anda sebagai wisatawan berhak mendapatkan perlindungan asuransi. Biasanya, asuransi ini diberikan bersamaan saat Anda membeli tiket. Langkah Hukum Jika Terjadi Kecelakaan di Tempat PariwisataMeskipun sudah terdapat jaminan keselamatan pengunjung yang tertuang dalam UU Kepariwisataan, namun pemerintah belum mengatur secara detail tentang jaminan tersebut dalam sebuah ketentuan sebagai pelaksana undang-undang yaitu Peraturan Pemerintah. Demikian antara lain yang dijelaskan dalam sebuah penelitian Rancangan Sistem Penilaian Keselamatan Pengunjung Tempat Wisata yang kami akses dari laman Portal Garuda, sebuah laman indeks publikasi praktiknya, jika terjadi kecelakaan yang menimpa pengunjung di suatu destinasi wisata, maka pengunjung dapat menggugat pemilik atau pengelola tempat wisata yang bersangkutan atas dasar perbuatan melawan hukum. Hal ini menyangkut kewajiban hukum dari pengelola tempat wisata memang kecelakaan wisatawan disebabkan oleh kelalaian pengelola tempat wisata dalam membangun tempat wisata yang aman dan kondusif bagi wisatawan, maka pengelola tempat wisata dapat digugat atas dasar Perbuatan Melawan Hukum onrechtmatige daad yang dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam artikel Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata dan Hukum berdasarkan pada sebuah artikel yang juga kami akses dari laman Portal Garuda tentang Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan yang Mengalami Kerugian di Obyek Wisata, antara lain dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa atau upaya hukum yang dapat ditempuh oleh wisatawan yang menderita kecelakaan atau kerugian di obyek wisata dapat ditempuh melalui jalur damai maupun pengadilan dan di luar cara perdamaian antara pelaku usaha pariwisata dan wisatawan tidak berhasil, salah satu upaya hukum yang dapat dilakukan adalah melalui jalur pengadilan atas dasar gugatan perbuatan melawan hukum. Hal ini menyangkut kewajiban hukum dari pengelola tempat wisata untuk menyelenggarakan pariwisata yang aman bagi wisatawan. Pada praktiknya, bisa juga penyelenggara wisata digugat atas dasar wanprestasi, bergantung apa yang telah disepakati antara wisatawan dengan penyelenggara pariwisata. Seperti dalam Putusan Mahkamah Agung K/Pdt/2014, Penggugat menggugat atas dasar wanprestasi mengingat bahwa semua customer yang mengikuti aktivitas jenis wisata air pada perusahaan penyelenggara jasa marine sports dilindungi oleh asuransi, hal ini juga terlihat jelas pada brosur yang telah dikeluarkan atas nama Adi Dive & Marine Sport dengan insurance US$ atau 1 miliar dan Tergugat telah berjanji di hadapan Penggugat untuk mengurus asuransi kematian jawaban kami, semoga hukum1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian;3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rosa Agustina. 2003. Perbuatan Melawan Hukum. Penerbit Pasca Sarjana FH Universitas pada 8 Mei 2015 pukul Rancangan Sistem Penilaian Keselamatan Pengunjung Tempat Wisata yang kami akses dari laman Portal Garuda, diakses pada 8 Mei 2015 pukul Portal Garuda tentang Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan yang Mengalami Kerugian di Obyek Wisata, diakses pada 8 Mei 2015 pukul WIB. rcL7U.tugas pengelola objek wisata
